Perkenthuan Yang Khidmat

IMG_0086
sumber: google

Mari kita menikah di Singapura. Hanya perlu waktu 16 hari menetap di sana, lalu ajukan Notice of Marriage kepada catatan sipil Singapura. Jangan lupa bawa dua saksi.  Biayanya 128 dollar saja. Lalu tunggu antara 21 hari setelahnya dan paling lambat  3 bulan untuk memutuskan tanggal nikahnya. Simpel. Tidak perlu akta kelahiran, tidak perlu izin orang tua, dan yang terpenting: tidak perlu menyertakan surat apapun tentang agama calon suami istri.

Melaksanakan suatu ikatan di luar negeri, lalu diakui di dalam negeri. Salah? Entahlah. Penyelundupan Hukum? Bisa jadi. Tapi apa boleh bikin. Ketika hukum di negeri ini telah kehilangan maknanya, maka kita pun akan mengimpornya dari negeri lain. Kita akan memilih hadir dalam sebuah negeri yang jiwa hukumnya lebih cocok secara nurani. Salah? Entahlah. Don’t rich people difficult. Jangan kayak orang susah.

Akhir Juli lalu, empat alumnus dan seorang mahasiswa hukum Universitas Indonesia menjalankan haknya sebagai warga negara. Damian, Rangga, Varida, Anbar dan Luthfi ajukan uji materi kepada MK. Sebab? Hak konstitusional mereka dirugikan dengan syarat keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Negara, menurut mereka memaksa setiap warga negara dalam mematuhi hukum agama dan kepercayaannya dalam hal perkawinan.

Apa masalah mereka? Dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.  Pasal ini, bagi mereka akan berimplikasi tidak sahnya perkawinan beda agama. Ini melanggar soal hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 UUD Negara 1945 huruf e ayat (1) dan (2). Juga Pasal 28 huruf i ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, tukasnya.

Semenjak UU Perkawinan itu berlaku efektif, maka warga Indonesia diharamkan menikah lintas agama. Genap 40 tahun yang lalu. Pengharaman ini diperkuat dengan Fatwa MUI 1 Juni 1980 bahwa pria muslim, perempuan muslim dilarang untuk menikah dengan calon pasangan yang bukan beragama islam. Negara pun menyokong kembali fatwa ini: Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang berisi hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pemerintah melarang umat islam menikah dengan yang bukan islam. Pada pasal 44 KHI dinyatakan  “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dalam pasal 40 disebutkan, “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; ….(c) seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menurut  Abdul Moqsith Ghazali dengan dua ayat ini tampak jelas bahwa orang Islam, baik laki maupun perempuan, dilarang melangsungkan pernikahan dengan orang yang tak beragama Islam.  KHI memang bukan Undang-Undang (UU), melainkan hanya sebuah Inpres. Tapi, faktanya, KHI lah yang menjadi rujukan para pegawai KUA dalam menikahkan para laki-laki dan perempuan Islam di Indonesia. KHI juga dipakai para hakim agama dalam mengatasi persoalan-persoalan perceraian di Indonesia. Dengan kenyataan ini, para pelaku nikah beda agama tak mendapatkan payung hukum yang menjamin dan melindungi pernikahan mereka. Ini karena negara melalui KHI telah ikut terlibat dalam penentuan calon pasangan bagi warga negara yang mau menikah.

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.  Hal ini kami rangkum dari buku O.S Eoh.

Nikah Beda Agama Mutlak Dilarang? TIDAK!

Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut (sumber hukum online).

Jadi jika  berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil, maka berdasarkan pada putusan MA tersebut salah satu pasangan diatas dapat memilih untuk menundukkan diri dan melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Kemudian, apabila permohonan pencatatan perkawinan dikabulkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan adalah sah menurut hukum. Kata kuncinya: Penundukkan hukum. Salah satu mengakui untuk melepas haknya dan mengikuti hak dan kewajiban pada hukum tertentu.

Inilah yang menjadi keberatan para aktivis HAM. Para aktivis HAM berkata bahwa negara tak boleh mengintervensi dan merampas hak privat setiap warga negara, termasuk dalam soal menentukan suami atau istri. Negara hanya memfasilitasi dan mencatatkan suatu pernikahan bukan menentukan pasangan dalam pernikahan.  Biarlah masing-masing pasangan menikah dengan agamanya masing-masing.

Dengan panjang lebar Dawam Raharjo menjelaskan tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama, dengan dalil tidak ada paksaan dalam agama, adalah prinsip yang sangat penting dalam sekularisme dan harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu undang-undang (UU) yang memayungi kebebasan dalam keberagamaan. Maksud UU ini adalah, pertama agar bisa membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal akidah (dasar-dasar kepercayaan), ibadah, maupun syariat agama (code) pada umumnya. Kedua, di lain pihak, ia memberi kesadaran kepada setiap warganegara akan hak-hak asasinya dalam berpendapat, berkeyakinan, dan beragama. Undang-undang semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih detail yaitu, pertama, kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing; kedua, kebebasan beragama berarti pula kebebasan untuk tidak beragama. Walaupun UUD menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama juga berarti bebas untuk tidak percaya kepada Tuhan atau untuk berkeyakinan ateis; ketiga, kebebasan beragama berarti juga kebebasan untuk berpindah agama, yang setara dengan berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Berpindah agama tidak berarti murtad, melainkan menemukan kesadaran baru dalam beragama. Berpindah agama juga tidak bisa disebut kafir, karena istilah kafir bukan berarti mempunyai agama lain, melainkan menentang perintah Tuhan; keempat, kebebasan beragama berarti pula bebas untuk menyebarkan agama (berdakwah), asal dilakukan tidak melalui kekerasan maupun paksaan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan untuk mencari pengikut, dengan pembagian bahan makanan, beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin, atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu, adalah usaha yang tidak etis, karena bersifat merendahkan martabat manusia, dengan cara “membeli” keyakinan seseorang. Namun program bantuan semacam itu boleh dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan, asal tidak disertai syarat masuk agama tertentu. Penyebaran agama dengan cara menawarkan iman dan keselamatan secara langsung dari orang ke orang atau dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah dengan tujuan proliterasi adalah tindakan yang tidak sopan dan sangat mengganggu, karena itu harus dilarang. Kegiatan penyebaran agama, sebagai pewartaan, tidak dilarang, tetapi upaya kristenisasi atau islamisasi sebagai proliterasi tidak diperkenankan. Jika tata cara penyebaran agama bisa diatur, tidak akan ada lagi tuduhan kristenisasi, islamisasi, atau pemurtadan; kelima, atas dasar kebebasan beragama dan pluralisme, negara harus bersikap adil terhadap semua agama. Suatu peraturan pemerintah yang bersifat membendung penyebaran agama atau membatasi kegiatan beribadah agama tertentu, dianggap bertentangan dengan UU. Konsekuensinya, pencantuman agama dalam kartu identitas, misalnya di Kartu Tanpa Penduduk (KTP), tidak diperlukan, karena bisa membuka peluang favoritisme dan diskriminasi yang menguntungkan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk atau mereka yang berpengaruh di pemerintahan; keenam, dalam perkembangan hidup beragama, setiap warga berhak membentuk aliran keagamaan tertentu, bahkan mendirikan agama baru, asal tidak mengganggu ketenteraman umum dan melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila, atau menipu dengan kedok agama. Kebebasan itu berlaku pula bagi mereka yang ingin mendirikan perkumpulan untuk maksud kesehatan atau kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran beberapa agama, sesuai dengan pilihan anggota atau peserta, selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu akidah agama sebagai syarat; dan ketujuh, negara maupun suatu otoritas keagamaan, jika ada, tidak boleh membuat keputusan hukum (legal decition) yang menyatakan suatu aliran keagamaan sebagai sesat dan menyesatkan, kecuali jika aliran itu telah melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila. M. Dawam Raharjo, “Dasasila Kebebasan Beragama,”

A constitution is not the act of a government but of a people constituting a government, without a constitution is power without right, and a constitution is the property of the nation and not of those who exercise the goverment” – Thomas Paine.

Fenomena klasik. Kehidupan sosial yang terus berubah detiknya, menjadi tantangan bagi para abdi hukum.  Ketika sub sistem hukum telah berkelindan dengan sub sistem lainnya. Sub sistem ekonomi, sub sistem politik dan budaya, juga sub sistem agama. Para abdi hukum dihadapkan pada tantangan untuk terus membangun sub-sistem hukum dan pelaksanaannya yang sesuai dengan jiwa bangsa (Volksgeist). Cita hukum dengan menghasilkan produk hukum yang sehat, dengan tetap menimbang faktor etika moral. Sesuatu yang harus terus diperjuangkan, kecuali produk hukum itu ingin kehilangan maknanya.

Karena hukum, kata Brian Tamanaha, adalah a peculiar form of social life. Maka hukum tidak dapat dipahami hanya dengan hukum negara namun harus dipahami sebagai produk sosial dan kultur masyarakat dimana hukum itu berada. Begitu usang manakala hukum berkutat pada rules dan logic. Hukum telah terjebak hanya pada persoalan empirik yaitu undang-undang dan perilaku semata, namun melupakan sesuatu yang jauh lebih hakiki: hati nurani. Pencarian makna yang lebih dari sekadar hal empirik? masih tak tersentuh. Kita masih menyukai hal-hal legalistic, formal dan procedural. Padahal Eugen Ehrlich sudah mengingatkan: the center of gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic science, not ini judicial decision, but in society it self. hukum dibangun dengan konstruksi pondasi mental manusia dan sosial budaya masyarakatnya. Hal ini diperkuat pendapat Tanamaha bahwa hukum adalah cerminan hati dari masyarakat sebagai habitat sosial budaya. Inilah mirror thesis.

Aspek penting yang harus ada dalam setiap konstitusi modern-demokratis adalah pengakuan dan pemberlakuan prinsip citizenship. Prinsip ini mengandaikan dan sekaligus menerima premis tentang kesetaraan warga negara tanpa kecuali dalam segala hal. Prinsip ini mengabaikan politik pengecualian atas dasar kriteria apapun termasuk agama, etnisitas, gender, dan selainnya, kata Cornelis Lay.

Hukum yang mengatur masyarakat harus berasal dari budaya masyarakatnya. Maka hukum dibangun dengan syarat utama: plurality-conscious dan pluraity-sensitive. Werner Menski mengingatkan bahwa pola perilaku masyarakat telah lama melembaga dalam kehidupan manusia sebalum berdirinya negara. Jika ini dibaca dan diejawantahkan dalam kehidupan warga nusantara, bahwa asimilasi budaya, salin-silang budaya, akulturasi budaya, pernikahan antar budaya antara pendatang dan pedagang, antara warga lokal dan kerajaan seberang, perkawinan antar kepercayaan dan agama telah lama hadir dan mewaktu dalam perikehidupan masyarakat, jauh sebelum lahirnya Indonesia.

Kita perlu fresh moral judgement. Kira-kira begitu. Maka tak salah jika cerita Ibu Emmi Warassih, pengajar hukum di Undip: “..di pintu s3 kampus saya ada tulisan keren lho mas:  law as a great anthropologhy…”

—-

Kembali ke topik semula mengenai pernikahan beda agama:  “Bagaimana dengan pendapat anak Linimasa?”
Dalam sebuah obrolan singkat tapi padat agak merayap, melalui grup whatsapp kami, telah disepakati:

“nikah tidak menikah yang penting itu cuman satu: kebebasan menjalankan Perkenthuan Yang Khidmat.”

Selesai urusan. 🙂

Posted in: ringan

Tagged as:

1 thought on “Perkenthuan Yang Khidmat Leave a comment

Leave a Reply