Waktu Politik

IMG_2933

Maaf, jika hari sabtu kami selipkan kata “politik”. Bukan maksud hati untuk mengganggu ketenangan Sabtu yang sakral dan intim. Hal yang akan kita bicarakan hari ini adalah “waktu politik”. Apa itu?

Saat Soeharto berkuasa, waktu menjadi tidak begitu penting dan sekaligus dianggap penting. Ketika dia menandatangani Kepres No. 41 tahun 1987, Indonesia tetap dibagi dalam 3 wilayah waktu. WIB, WITA dan WIT. Tetapi, sesungguhnya Soeharto telah sekian lama meringkus waktu menjadi satu: WIS. Waktu Indonesia (bagian) Soeharto. Dengan senyumnya yang khas menawan, dia membius jutaan warga hingga 32 tahun lamanya. Pemilu yang seharusnya ajang rakyat berpesta, dijadikan waktu fantasi bagi dirinya: dipilih secara aklamasi oleh dewan rakyat yang mulia. MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan Rakyatnya sendiri dibatasi untuk cukup memilih gambar bintang, pohon beringin atau kepala banteng.

Bagaimana dengan sekarang? Tentu saja berbeda. Berbondong-bondong kita pergi ke TPS pada 9 April untuk memilih wakil. Berbondong-bondong kita ke TPS lagi pada tanggal 9 Juli untuk memilih pemimpin. Lalu kita menunggu, sekali lagi dengan berbondong-bondong tanggal 22 Juli untuk menyaksikan pengumuman siapa yang memimpin kita. Tanpa disadari, waktu politik begitu dahsyat berpengaruh. Waktu politik menentukan nasib masa depan, bahkan juga efeknya dapat merevisi masa lalu. Sejarah yang dibuat sedemikian rupa sesuai selera.

Pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti adalah penggalan waktu politik yang paling dekat. Waktu dimana SBY turun tahta. Ketika bel dibunyikan dan ganti petugas jaga. Jadwal piket berikutnya akan berjalan. Jokowi dan bala pasukannya telah bersiap diri. Dari pria tambun beralih pada pemuda kurus. Bos gede digantikan pemuda dengan potongan penjual ketoprak. Jokowi telah bersiap diri mendobrak.

Akan menjadi sebuah permasalahan baru ketika petugas jaga yang akan turun tahta ini meninggalkan masalah yang siap menjadi bom waktu. SBY setujui kontrak baru dengan investor asing. SBY juga lewat pembantunya ambil kebijakan soal BBM di masa injury time. Ranah eksekutif ambil ancang-ancang. Tetapi, sebagian lainnya justru buying time. Mereka menunda untuk lakukan sesuatu. Beberapa menteri menolak untuk menandatangangi kesepakatan bersama antar lembaga yang justru berguna. Untuk apa pikir mereka. “toh belum tentu saya yang akan duduk di pos ronda malam berikutnya“. Program kerja dibiarkan menjadi pekerjaan yang tak tuntas. Lembar ujian yang tak dikumpulkan pada pengawas. dibiarkan tergeletak di atas meja. Hingga bel berbunyi.

Bagaimana dengan anak nongkrong Senayan? Sebagian dari mereka begitu bergegas. RUU Pilkada dikebut. Seperti mahasiswa yang sibuk pacaran, tapi panik esok hadapi ujian. SKS dilakukan. Sistem Kebut Semalaman.  RUU Pilkada ini sebetulnya disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak 2010. Jika pada tanggal 25 September 2014 nanti disahkan, mulai tahun 2015 Pilkada akan dilaksanakan serentak di 202 kabupaten/kota provinsi. Pilkada masa depan hanya akan memilih gubernur dan bupati/walikota. Adapun wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota ditunjuk dari lingkungan PNS (birokrat). Hal paling utama dan paling berisiko: Gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh warga, melainkan oleh DPRD provinsi/ kabupaten. Demokrasi model pemilihan langsung terancam dikebiri. Memilih pemimpin daerah diusulkan melalui mekanisme usang: diwakili. Anak nongkrong Senayan sebagian besar ingin mengulang masa lalu. Masa Indonesia Bagian Soeharto.

Partai politik yang mendukung pilkada melalui DPRD:  Gerindra: 26 kursi, PKS: 57 kursi, PAN: 43 kursi, PPP: 37 kursi, Golkar: 107 kursi, Demokrat 150 kursi, Total: 420 kursi (75 %). Yang mendukung pilkada langsung: PKB: 27 kursi, Hanura: 18 kursi, PDIP: 95 kursi. Total: 140 kursi (25 %).

Pun dengan RUU Perbankan yang dipercepat pembahasannya. Padahal kita tahu, soal bank adalah soal uang. Soal bank di negeri ini maka sama saja bicara ekonomi hampir keseluruhan. Ada nuansa nasionalisme sempit jadi semangat nomor satu. Asing-tak asing diperjuangkan. Bank tidak boleh dimiliki lebih dari 40% modal asing. Padahal kita belum memiliki banyak uang. Divestasi modal yang diharapkan muncul dari batu nisan, reruntuhan candi dan kejayaan masa lalu? Azas resiprokal digunakan. Berharap bank anak negeri jangan dipersulit saat buka lapak di negeri seberang. “Karena disini, kami membuka diri”, para legislator beralasan. Mereka lupa. dahulu, karena memang kita mengemis cari modal. Sedangkan negeri seberang, aturan mereka dari dulu gitu-gitu aja, tidak pandang bulu. Ikuti aturan atau tak ada izin. Reaksi atas sulitnya membuka cabang di luar negeri dilakukanlah cara-cara kuno. Diam-diam bank-bank asing dipersulit melakukan pinjaman luar negeri. Terutama bank-bank berplat kepala singa. Padahal dana tersebut akan memengaruhi hitung-hitungan modal yang dipersyaratkan oleh lembaga berwenang. Semangat patriotik sempit yang sesungguhnya perlu dikaji kembali. Upaya penguatan modal dalam negeri namun di sisi lain, dalam bentuk lain, kita menolaknya. Kita banci regulasi.

Di antara waktu politik yang sedemikian dinamis, adakah yang tetap? Bisa jadi ini sebuah anomali. Ketika dunia fana memiliki sesuatu yang disebut abadi. Ternyata ada! Bukan cinta. Namanya birokrasi. Di balik arloji ada mesin yang berputar. Orangnya itu-itu saja. Para birokrat dengan muka lama. Mereka yang selama ini terkesan lambat, bertele-tele, tertatih-tatih, tambun, diprediksi masih akan lakukan hal yang sama. Sibuk rapat, minum teh, terbahak-bahak, baca koran, dan selalu menyukai angka 13 terkait soal penghasilan.

“APA yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan? Jawabnya: birokrasi.”

Sulit dipungkiri, birokrasi begitu mesra dengan korupsi. Goenawan Mohamad bilang “Korupsi bukanlah tanda bahwa negara kuat dan serakah. Korupsi adalah sebuah privatisasi– tapi yang selingkuh. Kekuasaan sebagai amanat publik telah diperdagangkan sebagai milik pribadi, dan akibatnya ia hanya merepotkan, tapi tanpa kewibawaan.”

Masih adakah yang akan abadi? Kemiskinan dan konglomerat negeri ini.

Jika saja ada petugas sensus ekonomi awas dan teliti, deretan nama orang miskin negeri ini adalah itu-itu saja. Jika pun berganti, pasti itu nama anaknya, atau cucunya. Hal ini sama dengan pertanyaan siapa orang terkaya negeri ini. Tidak akan silih berganti. dia-dia juga. Andai berubah, dapat diyakini itu nama anak, menantu atau orang kepercayaannya. Miskin dan kaya di negeri ini memiliki kesamaan: begitu mudah diwariskan.

IMG_2943

Bisa abis dong waktu kita untuk memedulikan soal ini? Sebagian tak mengacuhkan. Toh, kita boleh memilih. Jalan asketik yang sepi, Menembus hutan belantara duniawi menuju Tuhan. Memilih onani dengan kehidupan sendiri. Hedonis dengan segala yang dimiliki. Namun, sebagian lain masih ada yang berupaya untuk menempuh jalan lain. Bergabung di tanah lapang. Mengasah jiwa altruis. Kerja bakti. Bergotong royong untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Mereka anak-anak muda aset bangsa.

Saat kita menjalani era – di mana imajinasi, ingatan, dan ketak-sadaran memegang peran lebih besar ketimbang pikiran, maka mari kita merawat imajinasi. Generasi masa lalu yang telah renta, yang langkahnya mulai tertatih sebaiknya tetap kita rawat. Jika menolak, mari kita ruwat. Masa depan milik kita, pemuda pemudi harapan kita sendiri. Dan kita memang milik masa depan. Kita dan masa depan yang saling memiliki. Waktu politik hanya bagian kecil dari waktu yang lebih hakiki. Waktu yang diberikan Pencipta untuk berbuat kebaikan. Bahkan kebaikan yang kita tentukan sendiri. Kebaikan untuk sendiri, untuk orang-orang yang kita sayang, untuk negeri, untuk siapapun dan apapun yang kita mau.

You may say I’m a dreamer,  But I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one. – John Lennon, Imagine.

Demikian. Sekarang hari sabtu. Mari bermalam minggu.

*) gambar tembok karya @banksy. gambar rumah, ambil dari internet.

 

 

Posted in: ringan

Leave a Reply