Bir Hitam dan Pandangan Sosial yang Bias

SAMPAI sehari sebelum pindah ke Jakarta, April tahun lalu, almamater lumayan sering mengundang saya mengisi kelas-kelas di kampus.

Bukan sebagai dosen tamu, sesi-sesi kala itu lebih berupa sharing. Berbagi informasi dan perspektif sebagai alumnus maupun praktisi pers mengenai topik-topik terkait mata kuliah. ~~~ Semoga pertemuan dan diskusi tersebut bermanfaat bagi para mahasiswa, meskipun tidak berpengaruh terhadap nilai. Semoga mereka semua sekarang juga sudah diwisuda. 😃

Dalam salah satu pertemuan, Bu Dosen meminta saya membahas pola hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pers dalam subjek “Komunikasi Pembangunan Sosial”.

Dari beberapa pengalaman sebelumnya, saat itu saya amat yakin bahwa rekan-rekan mahasiswa sudah cukup memahami dasar topik ini melalui buku-buku acuan perkuliahan. Pembahasan pun saya kerucutkan pada posisi masyarakat, yang menjadi pelaku (subjek) sekaligus sasaran (objek) pembangunan dengan segala tantangan sosial dan kerumitannya.

Di tengah-tengah sesi, saya lakukan ini…

View this post on Instagram

Is it #illegal, to drink this scrumptious #stout while giving a lecture about #stereotype and/or #social #stigma as one of the #huge obstacle in societal-development #communication? Don't worry, this wasn't meant to encourage them to drink low-density #alcohol, but as a #gimmick, an element of surprise, and to let them #express their responds on anyone who's drinking #beer. One main #question for You: what do You think about the relations between alcohol #beverages and, uhm, so-called #morality and decency? Anyway recently, alcohol is getting prohibited for retail purchasing in #Indonesia. Even for beer, light beer, and stout. The distribution range is getting minimized, only available in #hotel, granted #restaurants and #cafés, #pub and #nightclub, and even #prostitution #area. You won't find them in #7-11, #Lawson, #Circle-K or other convenience #stores across #Jakarta, #Surabaya, #Bandung, #Jogjakarta, etc anymore.

A post shared by @ dragonohalim on

Saya keluarkan sekaleng bir hitam yang sudah diminum beberapa jam sebelumnya, lalu menghabiskan sisanya di depan mereka. Nekat! 😅

Seperti yang sudah saya bayangkan, banyak mahasiswa yang kaget. Sebagian di antaranya menunjukkan ekspresi bingung, ada yang langsung berkasak-kusuk dengan teman di sebelahnya, ada segelintir yang tersenyum dan cengengesan, ada pula yang mengalihkan pandangannya dari saya dengan gestur tidak senang.

Sekadar catatan, kota Samarinda kurang lebih sama seperti Bogor atau Depok dalam hal pembatasan peredaran semua jenis minuman beralkohol. Termasuk bir, golongan yang paling ringan. Bukannya dihilangkan sama sekali, ada regulasi atau peraturan khusus tentang perizinan. Salah satu tujuannya tentu saja meminimalisasi dampak negatif akibat konsumsi yang tak bertanggung jawab.

Dari pemikiran demikian, muncul anggapan sempit bahwa minuman beralkohol adalah simbol keburukan. Begitu juga peminumnya, merupakan orang-orang tidak beres yang sebaiknya dihindari di masyarakat, atau harus dikembalikan ke jalan yang benar.

Berarti, termasuk saya.

Sangat wajar jika sesaat setelah saya meminum bir di depan mereka, banyak mahasiswa yang mengubah pandangannya terhadap saya. Dari yang awalnya punya respek, atau biasa-biasa saja, berganti menjadi risi, bahkan tidak suka.

Secara umum, semestinya tidak ada yang aneh dengan seseorang berusia balig yang meminum bir secara legal dan sadar. Di sisi lain, hal tersebut pun dilakukan dalam konteks ilustratif dan akademis, yakni menunjukkan satu contoh tantangan pembangunan masyarakat secara nyata: stereotip, dan respons sosial. Didasarkan pada Teori Communicative Action-nya Habermas.

Saya kembali meneruskan paparan dengan pernyataan berikut.

Apa pun yang muncul dalam pikiran teman-teman sekarang, semua adalah hak teman-teman sendiri. Termasuk untuk yang menganggap bahwa saya ngaco karena seorang peminum bir, dan ingin mengabaikan semua materi saya dari awal pertemuan tadi. Tetapi yang penting saat ini adalah bagaimana cara teman-teman ingin menyikapi atau memposisikan saya, yang merupakan peminum bir ini, dalam konteks pembangunan.

Apakah karena saya menyentuh bir, maka saya termasuk sampah masyarakat? Apakah saya harus dijauhkan atau disingkirkan dari proses pembangunan, ataukah tetap bisa dilibatkan secara aktif? Lalu, apakah karena saya meminum bir, teman-teman menganggap saya sama seperti pemabuk lain, yang biasanya melakukan kejahatan dan keonaran? Apabila dianggap sama, mengapa? Apabila dianggap berbeda, kenapa?

Mau seburuk apa pun keadaan seseorang dalam masyarakat, mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, kan? Bagian dari proses pembangunan.

Kalau ada yang merasa terganggu dan merasa sesi kelas ini tidak berguna karena diisi oleh saya, bisa keluar sekarang. Absennya enggak dihapus kok.

Tidak ada yang keluar ruangan. Somehow, ini melegakan. 😅 Sayangnya, tak ada satu pun mahasiswa yang memprotes, bertanya, atau memantik komentar pada saat itu. Segala respons yang bisa berkembang menjadi diskusi terbuka.

Saya pun melanjutkan penjabaran soal stereotip, dan respons sosial dari sudut pandang pemerintah serta pers. Hal ini menjadi sangat penting lantaran berpengaruh besar pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta persepsi yang disebarluaskan oleh media.

Secara sederhana, ini tentang cara manusia melihat dan memperlakukan sesama manusia dalam segala perbedaannya. Selain peminum alkohol, bagaimana dengan…

  • Pelaku prostitusi (pekerja dan pengguna, pria maupun wanita) maupun penari striptis,
  • Para penyalahguna narkotika dan bahan sejenisnya,
  • Orang-orang bertato,
  • Para janda muda, perawan tua, bujang lapuk,
  • Orang-orang yang memutuskan tidak menikah dulu,
  • Para preman dengan/tanpa organisasi,
  • Para penjudi sabung ayam atau di pasar malam,
  • Para penderita HIV/AIDS,
  • Para keturunan narapidana dan tahanan politik,
  • Para mantan warga binaan atau narapidana,
  • Para homoseksual (pria maupun wanita),
  • Para waria (transgender) maupun transeksual,
  • Para pasangan pacaran yang tinggal serumah,
  • Para wanita yang hamil di luar nikah, korban perkosaan, dan anak-anaknya,
  • Orang-orang yang kembali ke Indonesia setelah bergabung ISIS,
  • Keluarga dan anak-anak koruptor,
  • Para pengemis-gelandangan-anak jalanan-anak punk, sampai…
  • Orang-orang murtad atau yang berpindah agama, dan
  • Orang-orang dari ras atau suku tertentu?

Hampir semua kelompok di atas selalu diburu aparat kepolisian dalam Operasi Pekat yang diadakan secara berkala. “Pekat” sendiri merupakan singkatan dari “Penyakit Masyarakat” untuk menunjukkan posisi mereka secara sosial, dan harus ditangani supaya tidak menyebar atau memberi dampak buruk lebih besar.

Tak ada yang salah dari logika tersebut. Namun yang terpenting adalah bagaimana konsep itu diterjemahkan menjadi sekumpulan tindakan, dan tetap memanusiakan manusia. Hal ini tentu saja bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan serta akal budi orang-orang yang terlibat di masanya.

Sebagai ilustrasi, para penyalahguna narkotika di Indonesia dipisahkan dan tak lagi diperlakukan seperti pelaku kejahatan lainnya sejak beberapa tahun terakhir. Mereka pun bisa mendapatkan rehabilitasi medis dan psikis, alih-alih dipenjara. Narkotika tetaplah benda terlarang, dan penyalahgunaannya adalah pelanggaran, tetapi tindakan yang diberikan sudah jauh berbeda dibanding puluhan tahun sebelumnya.

Ilustrasi yang lain, yaitu pengurusan akta kelahiran anak di luar nikah, yang kini “hanya” membutuhkan data dari ibunya dan surat keterangan dari bidan atau rumah sakit. Dengan demikian, sang anak akan tetap memperoleh kedudukan hukum yang kuat di masa depannya.

Inilah sebabnya betapa penting pemahaman sosial yang adil dan tidak bias bagi kepentingan bersama, baik dari pemerintah sebagai pemegang otoritas, masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan, dan pers sebagai penyampai kenyataan sekaligus pemantau pelaksanaan.

Silakan dibayangkan, bagaimana kondisi Indonesia apabila punya presiden seperti Duterte. Penembakan akan terjadi di mana-mana, orang tewas di tempat-tempat umum, dan ada beberapa media massa yang seakan merayakan “keberhasilan” pemerintah membunuh sekian orang dalam satu periode. Iya, dampak buruk narkotika memang sangat mengerikan, tetapi eksekusi mati di tempat juga tak kalah mengerikannya.

Korban tewas di Filipina. Foto: The New York Times

Beruntung presiden kita juga tidak kayak Trump, yang pernah berencana membangun tembok di sepanjang perbatasan negaranya dengan Meksiko.

Dalam konteks Sosiologi, penyakit sosial adalah tindakan yang menyimpang atau melanggar norma-norma yang berlaku. Jangan lupa, salah satu norma yang menjadi patokan adalah agama, dan agama bersifat mutlak benar, paling tinggi di antara norma-norma yang lain, serta tak terbantahkan.

Pelanggaran adalah kesalahan, dan kesalahan harus diganjar hukuman. Seberat-beratnya hukuman adalah kematian.

Akan tetapi kita kerap siwer dan sukar memisahkan antara perilaku dan pelakunya. Kita juga sering rancu soal kesalahan. Ada kesalahan yang benar-benar salah, tapi ada pula kesalahan yang sebenarnya hanya gara-gara kita enggak suka/kita enggak paham/kita merasa asing/kita belum tahu/kita katrok dan kampungan. Macam kejadian pria yang bawa kampak dan gergaji di Pulogebang.

Disclaimer: This part contains major spoilers for “Kingsman: The Golden Circle”. Unless you’ve watched it, or deliberately chill about spoilers, stop here!

Hal ini digambarkan dengan cukup nyata dalam “Kingsman: The Golden Circle” yang mulai tayang minggu lalu, ketika Presiden Amerika Serikat (diperankan oleh Bruce Greenwood) memutuskan untuk tidak menuruti dan mengelabui Poppy Adams (diperankan oleh Julianne Moore) dan membiarkan para pengguna narkoba meninggal.

Dengan tindakannya itu, sang presiden berpikir dia telah menyelesaikan tiga masalah sekaligus:

  1. Negaranya bersih dari para penyalahguna narkotika (mati semua).
  2. Banyak orang yang sangat sadar akan bahaya penyalahgunaan narkotika.
  3. Produsen dan penyalur narkotika pun kehilangan konsumen, akhirnya bangkrut.

Tak bisa dibantah, ketiganya adalah cita-cita yang diidamkan semua kepala pemerintahan bagi negaranya.

Padahal tawaran yang diajukan Poppy Adams kepada Presiden Amerika Serikat dalam film itu, sedikit banyaknya tidak jauh berbeda dengan yang telah diterapkan di Portugal sejak 16 tahun lalu: dekriminalisasi penyalahguna dan legalisasi narkotika!

Sefiksi apa pun plot yang ditampilkan dalam film ini, pada kenyataannya tidak sedikit orang yang bisa berpikiran sama seperti sang presiden. Termasuk diri kita sendiri, bila masih beranggapan bahwa pelacur, pemakai narkotika dan substansi sejenis lainnya, para homoseksual, peminum alkohol, orang-orang bertato, dan sederet daftar di atas sebagai sampah masyarakat.

Poinnya adalah, mengatakan tidak bukan berarti iya, begitu juga sebaliknya, mengatakan iya belum tentu tidak. Hal ini yang kerap disalahpahami, dan langsung menghasikan stereotip.

Idealnya, setelah pemerintah dan pers sudah memiliki perspektif yang tepat mengenai kelompok-kelompok “Penyakit Masyarakat” tersebut, ada lebih banyak masyarakat yang memiliki kesadaran serupa.

Pasalnya, razia polisi dalam Operasi Pekat justru masih kalah ketat dan keras dibanding celaan maupun hinaan orang banyak. Mulut dan ucapan manusia memang jauh lebih kejam serta mengerikan. Apalagi kalau semua ngumpul jadi satu.

Pecah! Dalam makna sebenarnya.

[]

Sedikit tentang Perempuan

Perlu waktu sembilan tahun, sampai Church of England bersedia memperkenankan perempuan untuk jadi uskup.

Dimulai pada 2005. Kritik atas terbatasnya gerak kaum perempuan dalam tubuh gereja Anglikan khas Inggris itu dikemukakan. Muaranya, voting sinode menyetujui amendemen peraturan tersebut Senin kemarin, beberapa jam sebelum pengumuman kenaikan harga BBM di sini.

Gebrakan besar–cuma bagi warga Inggris–ini belum menjamin akan ada uskup perempuan dalam waktu dekat. Bukan mustahil, gelombang penolakan terus mengalir, syarat prosedural tambahan dapat diberlakukan. Membebani langkah para perempuan yang terpanggil untuk menjadi uskup, dalam organisasi gereja yang dianggap bidah oleh gereja Katolik Roma itu.

***

Amina Wadud dan makmumnya.

Dukungan maupun hujat tak putus-putusnya dilontarkan kepada Amina Wadud.

Perempuan 62 tahun itu menimbulkan kontroversi global, setelah bertindak sebagai imam Salat Jumat di Manhattan, juga pada 2005. Salat Jumat yang diikuti seratus orang (60 perempuan, 40 laki-laki) tersebut tanpa pemisahan saf, muazinnya juga seorang perempuan.

Salat dilangsungkan di Synod House, sebuah bagian dari katedral. Pasalnya, tiga masjid setempat menolak Amina Wadud dan makmumnya. Lalu, satu tempat netral yang sejatinya adalah pusat aktivitas religius-pluralistis India mendapat ancaman bom gara-gara bersedia menerima Amina Wadud. Synod House dipilih, karena Amina Wadud ingin menunaikan salatnya di tempat yang tersucikan secara spiritual.

***

Ndak perlu nunggu 21 April, Mother’s Day, atau peringatan-peringatan sejenis untuk nulis soal perempuan, atau membicarakan topik yang pakai embel-embel kata “emansipasi” di depannya. Toh, meskipun diskursus atau pembicaraan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan selalu digencarkan pada momen-momen tertentu setiap tahun, tetap belum bisa mengubah realitas di beberapa bidang yang terjadi hingga saat ini.

Dua contoh di atas, misalnya. Sebagai peristiwa yang tergolong terlalu sensitif untuk dibicarakan di warung kopi sambil mengudap pisang goreng, tapi terlalu penting untuk dilewatkan sebagai momen pergolakan keperempuanan, urusan uskup gereja Anglikan maupun Amina Wadud tentu tidak bakal dicueki dan menguap begitu saja. Hanya saja sedinamis apapun pembahasannya, pasti buntu begitu berhantaman dengan pernyataan: “Mau punya uskup perempuan? Sudah sesat makin sesat!”, atau “Sampai kapan pun, perempuan tidak boleh jadi imam. Melanggar fikih!” Menegaskan bahwa kitab suci–agama-agama Samawi, khususnya–sudah mencantumkan ketentuan baku bagi posisi perempuan dalam urusan agama. Saklek. Ada perempuan yang menerima kenyataan ini dengan pasrah, tapi tak sedikit pula yang merasakan protes dalam hati.

Agak berbeda dengan pandangan agama-agama non-Samawi. Perdebatan tentang keperempuanan dan institusi agama bisa terkesan tarik ulur. Salah satunya, upaya membangkitkan kembali tradisi Bhikkhuni Buddhisme Theravada, yang telah punah sejak beberapa abad lalu dan dinilai mustahil untuk diselenggarakan lagi sampai saat ini. Mustahil, bukan lantaran tidak boleh, melainkan perangkatnya sudah tidak ada. Itu sebabnya, perempuan Buddhis Theravada zaman sekarang paling mentok hanya bisa ditahbiskan menjadi Atthasilani (seperti yang bisa ditemukan di STAB-STAB). Atthasilani kurang lebih sejajar dengan Samanera, calon Bhikkhu, plus beberapa aturan tambahan demi muruah kaum hawa. Sementara dalam Buddhisme Mahayana, keberadaan Biksuni masih ada, termasuk di Indonesia.

Terlepas dari itu, perempuan tetap memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal prestasi spiritual. Perempuan juga bisa mencapai kebuddhaan sebagai Arahat, sebagai orang yang diajari. Sedangkan perempuan Buddhis yang umat awam dapat dilatih dan diangkat menjadi Pandita; berhak berceramah, berhak memimpin Puja Bhakti, berhak mengesahkan pernikahan, berhak menjadi kepala vihara.

Obrolan di atas baru pada ranah agama. Lumayan susah diotak-atik. Belum lagi pada ranah-ranah yang lain.

***

Sampai saat ini, sebagian besar manusia dengan selangkangan berbatang, masih kerap memperlakukan perempuan dengan tindakan dan perspektif yang tidak patut. Tak jarang berlaku secara komunal, menjadi budaya dalam lingkup bermasyarakat. Walaupun belum tak semuanya dikategorikan sebagai kejahatan.

Buktinya, seperti tulisan Gandrasta dua pekan lalu. Ketika perempuan seakan-akan boleh distempel dengan label “Penjahat Sosial”, jika masih lajang di usia 30 tahun ke atas. Dengan label tersebut, mereka digunjingkan, dicibir, diejek, didesak, orangtua mereka juga ikut-ikutan dibuat gusar, dan dikelilingi dengan ketidaknyamanan. Pertanyaannya, siapa yang memperbolehkan tindakan cap-mengecap itu? Sudah idealkah kehidupan rumah tangga si pengecap? Sebegitu kurang kerjaankah si pengecap, sampai ngepoin kehidupan pribadi orang lain?

Isu lainnya, terkait keharusan bagi para calon Polwan untuk menjalani pemeriksaan keperawanan, sebagai bagian dari tes kesehatan. Oke, pemeriksaan keperawanan memang disebut bukan sebagai penentu kelulusan, tapi kita tetap berhak mempertanyakan alasannya. Sebegitu pentingkah motifnya? Apakah tindakan ini masih didasarkan pada pandangan konservatif yang menganggap bahwa selaput dara adalah bukti kesucian? Sehingga tidak utuhnya selaput dara menandakan bahwa si empunya adalah perempuan hina? Terus, kalau dianggap hina, boleh makin dihina-hina harga dirinya, begitu? Kalau iya, duh, masih punya empati enggak ya?

Kemudian, masih ihwal selaput dara juga, para laki-laki kerap merendahkan perempuan. Memang terdengar remeh, dan seringkali dianggap sebagai kelakar ringan, bikin ketawa. Namun ungkapan “buka segel” saat malam pertama seolah menempatkan seorang perempuan, sang istri, laiknya barang yang baru dibeli di swalayan. Lembar etiketnya mencantumkan amaran: “jangan diterima apabila segel rusak/terbuka.” Kalau begini, apa bedanya antara pernikahan dan jual beli, dengan maskawin sebagai banderolnya? Sayang, belum ditemukan metode untuk mengenali titit perjaka dan titit berpengalaman, yang pemiliknya seringkali dijadikan mentor rekan-rekannya.

Sama halnya dengan kekeliruan sosial yang terus dipertahankan sampai sekarang. Yaitu anggapan yang mengatakan “cowok nggodain cewek = wajar, cewek nggodain cowok = genit,” atau “cowok nembak cewek = wajar, cewek nembak cowok = agresif.” Bagaimanapun, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hati, pikiran, dan mulut. Kalaupun ada perempuan yang malu-malu, ada pula laki-laki yang terlalu dungu menangkap kode-kode umpan lambung di udara. Artinya, sama-sama memerlukan komunikasi, bukan gengsi. Kalau belum yakin cinta/ndak cinta, ya jangan seperti Rangga yang nggantungin Cinta sampai 12 tahun lamanya. Bikin puisi jago, giliran harus ngomong malah plonga-plongo. Untung masih ketolong cakep (#eh).

Satu lagi topik pembahasan yang tak kunjung kelar sampai sekarang. Jangankan perempuan, semua orang sepatutnya berbusana dengan sopan. Akan tetapi, apabila ada perempuan yang merasa nyaman dengan mengenakan rok mini atau pakaian seksi tanpa motif macam-macam (masih debatable), tidak serta merta bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan perkosaan, bukan? Memang ada istilah “namanya kucing disodori ikan”. Masalahnya, apakah kecerdasan semua laki-laki di Indonesia ini setara dengan kucing tadi? Ndak punya kekuatan untuk mengendalikan diri dari gejala fisiknya sendiri? Lucu, alih-alih menyalahkan pemerkosa, eh malah sang korban yang digelari gatel. Mau bagaimanapun, dalam sebuah aktivitas seksual yang dipaksa, perempuan lah korbannya. Perempuan yang diperkosa lalu kesenengan itu cuma ada dalam skenario film bokep. Dusta semua.

Menelus ke bidang lainnya, sampai kapan kecantikan dan lekuk tubuh perempuan dijadikan alat utama untuk mempromosikan dagangan? Jangankan yang jualan bra dan celana dalam berenda, lah wong iklan permainan online juga menampilkan perempuan dengan eksploitasi berlebihan di area belahan payudara. Ya bedanya samar sih, antara orang yang niatnya cari penghasilan, dengan pablik fijyer yang haus pujian dielu-elukan berbodi seksi.

Foto: Pinterest
Foto: Pinterest

Pun para bos. Memang berhak mengatur urusan personalia di perusahaannya dengan sesuka hati. Tapi, bakal ketahuan jelas bos itu adalah orang macam apa, bilamana lebih memilih pelamar yang modalnya hanya tubuh semlohai menggemaskan, ketimbang yang benar-benar kompeten dan sesuai kebutuhan perusahaan. Tindakan itu namanya apa, kalau bukan mengkondisikan perendahan perempuan? Bisa jadi para perempuan pun berlomba-lomba menampilkan keseksian, yang seringkali artifisial, dipaksakan, buatan, menghilangkan kecantikan alamiahnya.


Masih banyak sih, tapi mari kita akhiri saja sampai di sini.

Perempuan dengan segala kompleksitas, misteri, dan keindahannya. Bahan perbincangan dan sumber inspirasi yang tak ada habis-habisnya. Makhluk yang kerap mendapat perlakuan merendahkan, karena saking tinggi kedudukan asalinya.

[]