Terima Kasih Pak Suhadi…

… YANG sudah menunjukkan bahwa umat Buddha Indonesia–atau setidaknya yang disebut tokoh umat Buddha Indonesia–masih jarang ngobrol satu sama lainnya. Kalau pakai bahasa yang ndakik-ndakik-nya, kurang konsolidasi. Jadi, jangankan perbedaan dengan pihak eksternal yang jelas-jelaa bisa terjadi di republik ini, lha wong sesama umat Buddha, maupun antara tokoh dan umat Buddha di Indonesia saja masih bisa saling simpang siur. Boro-boro mampu menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat yang plural di Indonesia, mulai dari urusan persekusi, percobaan pengeboman, candi diklaim warisan nabi, sampai politik kepentingan dan anggaran, kita malah tetap sibuk mengadu dogma.

Ini konteksnya.

Jadi, begini … saat bertemu dan berdialog dengan Dirjen Bimas Buddha Kemenag akhir Januari lalu, Menag yang baru, Gus Yaqut, memberikan sinyalemen potensi peningkatan pemanfaatan Candi Borobudur sebagai sentral tempat ibadah bagi Buddhis di Indonesia dan dunia. Karenanya, Menag pun meminta agar semua majelis Buddha (organisasi sekte, aliran, dan sub sekte) di Indonesia bisa bersatu mewujudkan hal ini.

Dalam berbagai aspeknya, wacana ini termasuk iktikad yang baik. Terlebih disampaikan oleh yang empunya wewenang tertinggi kedua ihwal keagamaan di Indonesia. Wabil khusus penyampai pun bukan seorang Buddhis–lagian, entah kapan seorang Buddhis bisa menjadi menteri di Indonesia 😅. Jadi, akan seperti apa ujungnya nanti, wacana ini setidaknya tetap layak disokong dengan cermat dan sesuai kapasitas masing-masing.

Apabila dikhayalkan ketika Candi Borobudur sudah menyandang status dan implikasi pengelolaan sebagai sentra ibadah sekaligus situs warisan bersejarah dunia;

  1. Bakal makin sedikit atau mungkin tidak ada lagi omelan virtual tahunan dari netizen (kebanyakan juga non Buddhis) yang terganggu melihat para turis domestik berseliweran memotret rohaniwan selibat (bhikkhu/biksu/sāmaṇera/śrāmaṇera/atthasīlani) saat tengah bermeditasi.
  2. Panggung dan altar di area Lapangan Kenari tidak mendadak dimatikan lampunya untuk “mengusir” para umat panitia setelah sebuah penyelenggaraan keagamaan, atau seolah-olah menyuruh sisa panitia agar ngebut membereskan sarana dan prasarana acara yang ada di lokasi.
  3. Rombongan rohaniwan selibat beserta pada kapiya-nya tidak dilarang melakukan chanting subuh pada sekitar pukul 4 pagi.
  4. Atau yang paling penting adalah menghentikan kesan caplok-caplokan lokasi perayaan keagamaan nasional antara dua organisasi–katanya–perwalian umat Buddha di Indonesia, yang hingga 2019 lalu masih terjadi dengan mendompleng momen peringatan dua hari besar utama dalam tradisi Buddhis.

Untung saja, wacana Menag ini terlontarkan dalam momen yang relatif netral. Pertemuan, kayaknya, tanpa kehadiran salah satu dari Walubi atau Permabudhi. Sehingga Pak Dirjen bisa menjadi figur konsolidator, tanpa kesan berat sebelah (terlepas dari siapa yang modalnya paling kuat, hehehe…) Siapa tahu wacana ini justru bisa menjadi titik balik dalam komunikasi internal umat Buddha di Indonesia yang beragam tradisi dan alirannya. Di sisi lain pula, majelis-majelis agama Buddha yang ada pun tidak lagi merasa perlu untuk “bermain dua kaki” dalam semangat bandwagoning.

Soalnya, gara-gara sibuk mempertahankan posisi politik dan bermanuver, majelis-majelis agama Buddha di Indonesia seakan-akan keteteran dalam hal pembinaan dan pengembangan pemahaman Buddhisme sesuai tradisi masing-masing. Ya, seperti pernyataan di awal tulisan ini tadi, tatkala “tempat ibadah” hanya dimaknai secara terbatas sebagai tempat beraktivitas “sembahyang” (“sembah” dan “hyang”), dan terdengar agak méngslé dari perspektif Buddhisme mendasar.

Coba saja lakukan eksperimen sederhana. Setiap ketemu seseorang yang (mengaku) beragama Buddha, tanyakan: “Ibadah agama Buddha itu seperti apa, sih?” Pasti beragam jawabannya. Yang jelas, apa pun itu jawabannya, aktivitas tersebut bisa dilakukan di mana saja. Di ruang terbuka saja bisa, seperti Dhammasala Terbuka di Vihara Bodhigiri, Balerejo, Blitar, apalagi di Candi Borobudur yang stupa induk atau stupa utamanya merupakan simbolisasi dari konsep Sanghyang Adi Buddha bagi umat tradisi Buddhayana Indonesia.

https://i2.wp.com/bodhigiri.com/wp-content/uploads/2018/06/atas-1.jpg?w=1540&ssl=1
Dhammasala Terbuka di tengah-tengah area Vihara Bodhigiri, Blitar.

Terlepas dari itu semua, bagaimanapun juga Candi Borobudur akan menempati posisi yang berbeda dibanding empat lokasi Dhammayatra atau ziarah keagamaan yang ada di India, yakni Taman Lumbini, Bodhgaya, Varanasi, dan Kushinagar. Jadi, yasudahlah, ya, wacana tadi tetap disambut dengan positif, dan disikapi sebagaimana mestinya. Toh, posisi Indonesia dengan Candi Borobudurnya akan setara dengan Sri Lanka, Burma, Thailand, Tibet, Jepang, dan Korea dalam konteks peninggalan sejarah Buddhisme dunia.

Sekali lagi terima kasih Pak Suhadi, yang lewat pernyataannya berhasil membangkitkan minat umat Buddha Indonesia (secara terbatas) untuk berdiskusi dan bersuara.

[]

Leave a Reply