404 Error: Democracy Not Found

democrap

Serahterima jabatan presiden masih bulan depan, tapi SBY dan Demokrat-nya sudah cuci tangan. UU Pilkada diloloskan dan kitapun kecolongan.Ibarat pertandingan, Jokowi sudah kalah satu set padahal belum masuk lapangan. Kelimpungan.

Karena UU 32/2004 belum memberi dampak yang signifikan, revisi ‘pilkada secara langsung’ memang sudah lama jadi wacana Kementrian Dalam Negeri. Salah satu alasannya, ya, lihat saja banyaknya pimpinan daerah yang tertangkap korupsi. Pemilihan langsung yang sudah dicoba tiga kali ini juga jadi soal, dibilang buang-buang duit. Dana yang digelontorkan terlalu besar, katanya.

Banyak yang berpendapat kalau hari ini hari “kematian demokrasi Indonesia”. Tapi, kalau dipikir-pikir, dari awal kita memang tidak punya hak untuk memilih. Lihat saja sila ke-4 Pancasila. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Salah satu butirnya adalah: “mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama”. Jadi, bisakah demokrasi dibilang mati kalau memang dari awal kita tidak punya hak untuk berdemokrasi? dari awal kita sudah setuju untuk diwakilkan. Ada satu kawan yang bilang kalau demokratis itu tidak berarti “one man one vote”.

Mungkin banyak yang belum paham seberapa besar “bahaya” UU Pilkada ini. Kalau berhasil disahkan dan lolos jadi undang-undang, maka lebih dari 500 pemilihan langsung kepala daerah akan dihapuskan. Termasuk di dalamnya pemilihan gubernur di 34 propinsi di Indonesia. Hak untuk memilih kita “wakilkan” kepada DPRD. Setelah 16 tahun, akhirnya kita kembali lagi terjun bebas ke era Orde Baru.

Lantas bagaimana solusinya? apa yang bisa kita lakukan?

Walaupun hampir mustahil, tapi UU ini masih bisa ditangguhkan kalau DPR menolak mensahkannya di sidang paripurna. Persetujuan presiden (mau itu SBY atau JKW) tidak penting, presiden tidak punya hak veto. Dengan atau tanpa adanya tanda tangan presiden, UU ini akan lolos di Senayan. Dan kalau UU sudah diterbitkan, kita masih bisa melawan via Judicial Review karena MK-lah yang punya kewenangan.

Selain itu kita juga masih punya kesempatan di Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2014-2019. Kalau Jokowi berani dan bernyali, dia bisa mengusulkan revisi UU ini di Prolegnas depan. Walaupun ini juga tidak bisa dijadikan jaminan mengingat banyak UU yang lolos dan tidak sempat di-Prolegnas-kan. Cara lainnya adalah dengan bersama-sama “menghukum” partai-partai Koalisi Merah Putih: jangan dipilih lagi.

Sekarang, mari kita tetap tenang dan berdoa supaya MK menggagalkan UU ini. Dan kalau masih lolos juga, kita masih punya satu senjata yang tidak akan pernah bisa diambil bandit-bandit Senayan itu: turun ke jalan. Lawan!

(Disclaimer: Tulisan ini murni opini saya sendiri. Bukan representasi sikap politik Linimasa dan tidak mewakili opini rekan penulis Linimasa lainnya.)

Iklan

4 thoughts on “404 Error: Democracy Not Found

  1. Sekadar usulan: agaknya Linimasa perlu menampilkan author-nya di dalam setiap post-nya. Hanya yang subscribe lewat email sepertinya yang tahu siapa penulis setiap tulisannya. Atau saya saja yang tak bisa melihat kolom nama penulisnya?

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s